-

 

REVIEW UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2014 MENGENAI KEINSIYURAN

        Keinsinyuran merupakan kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang no. 11 tahun 2014 mengenai keinsinyuran ini terdiri dari 15 BAB dan 56 Pasal, yang mana dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan secara rinci mengenai keinsinyuran.

Bab I berisi 1 pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan umum keinsinyuran.

Bab II berisi 3 pasal yang menginformasikan mengenai Asas, Tujuan, dan Lingkup Keinsinyuran.

Bab III berisi 1 pasal yang menjelaskan mengenai cakupan keinsinyuran.

Bab IV berisi 1 pasal yang menjelaskan mengenai standar keinsinyuran.

Bab V berisi 3 pasal yang menjelaskan mengenai program profesi insinyur.

Bab VI berisi 8 pasal yang menjelaskan mengenai cara mendapatkan surat tanda registrasi insinyur serta semua yang berkaitan dengan registrasi keinsinyuran.

Bab VII berisi 5 pasal yang menjelaskan mengenai semua yang berkaitan dengan insinyur asing yang melakukan praktik keinsinyurannya di Indonesia.

Bab VIII berisi 1 pasal yang menjelaskan mengenai perkembangan keprofesian keberlanjutan.

Bab IX berisi 6 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian pertama menjelaskan mengenai hak dan kewajiban insinyur, bagian kedua menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pengguna keiinsunyuran, dan bagian ketiga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pemanfaat keinsinyuran.

Bab X berisi 6 pasal yang menjelaskan mengenai Dewan Insinyur Indonesia.

Bab XI berisi 9 pasal yang menjelaskan mengenai Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Bab XII berisi 5 pasal yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembinaan keinsinyuran.

Bab XIII berisi 2 pasal yang menjelaskan ketentuan pidana mengenai keinsinyuran.

Bab XIV berisi 2 pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan peralihan.

Bab XV berisi 3 pasal yaitu ketentuan penutup.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bagaimana Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia?

-
Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional ( national outlook ) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan nusantara. Hakikat atau esensi wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”. Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah I...
Baca selengkapnya

Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional?

-
          Esensi Pendidikan kewarganegaraan adalah program mewujudkan pembelajaran secara aktif mengembangkan potensi dirinya  dalam hal yang berhubungan dengan warga Negara. Pendidikan kewarganegraan bermaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah dorongan/desakan/keharusan  mewujudkan pembelajaran dalam hal yang berhubungan dengan warga Negara untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengemba...
Baca selengkapnya

Bagaimana Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan?

-
Ketahanan nasional ( national resilience ) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional disingkat Tannas. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan belanegara. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional di...
Baca selengkapnya